Pemerintah Daerah Kota Bogor

Penjabat (Pj) Wali Kota Bogor, Hery Antasari bersama dengan kepala daerah se-Jawa Barat (Jabar) menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) di Aula Barat Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (19/7/2024).

Rakor ini dipimpin Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin yang juga dihadiri Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian sebagai narasumber. Pertemuan ini mengusung tema 'Akselerasi Indikator Strategis Pembangunan Jawa Barat.'

Dalam arahannya, Mendagri menyampaikan tujuan rakor ini adalah untuk mensinkronkan, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam akselerasi pembangunan di Jawa Barat.

Tito menjelaskan ada tiga sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), transfer pusat, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan sumber yang sah. Untuk meningkatkan APBD, beberapa strategi yang dapat diterapkan antara lain kemudahan berusaha dan investasi swasta, pemberdayaan dan peningkatan tata kelola BUMD dan BLUD serta pemanfaatan produk dalam negeri.

Ia menyampaikan, Jawa Barat berada di posisi tiga nasional dengan PAD sebesar 70,14 persen dibanding dana transfer pusat yang hanya 29,78 persen. Realisasi pendapatan APBD tercatat sebesar 48,88 persen dan realisasi belanja sebesar 40,91 persen.

Sementara untuk tahun anggaran 2024, Kota Bogor masuk dalam 20 besar tingkat nasional dengan persentase realisasi belanja APBD sebesar 41,7 persen dan persentase realisasi pendapatan sebesar 48,44 persen.

Dengan PAD sebesar 47,24 persen dan pendapatan transfer sebesar 52,76 persen, Kota Bogor berada di urutan ke tiga di Jawa Barat dan masuk kategori kapasitas fiskal sedang. Posisi pertama ditempati oleh Pemprov Jawa Barat, diikuti oleh Pemkot Bekasi dengan kapasitas fiskal kuat.

Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin dalam paparannya menjelaskan mengenai akselerasi pencapaian indikator strategis pembangunan provinsi serta Kabupaten/Kota di Jawa Barat melalui strategi shadow target dan naradamping (LO).

Dirinya menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan Kabupaten/Kota hingga Kecamatan dan Desa untuk mencapai keberhasilan.

Menanggapi data yang disampaikan Mendagri, Pj Wali Kota Bogor, Hery Antasari mengungkapkan rasa syukur.

“Alhamdulillah Kota Bogor tidak masuk yang selalu kuat dan tidak masuk yang terburuk, baik pendapatan, belanja maupun realisasinya. Bahkan, untuk proporsi antara PAD dengan belanja transfer Kota Bogor menjadi salah satu tiga besar di Jawa Barat setelah provinsi Jawa Barat dan Kota Bekasi,” kata Hery.

Hery melanjutkan proporsi fiskal Kota Bogor yang dinilai bagus menunjukkan bahwa swasta Kota Bogor bergerak, kegiatan ekonomi bergerak dan lain sebagainya. Dari pendapatan, ada di atas rata-rata Jawa Barat.

“Namun berdasarkan arahan, kita harus menggenjot sesuai arahan Pak Menteri, kita harus menggenjot pendapatan PAD-nya agar bisa lebih besar lagi. Dan juga dari sisi bagaimana kita menggerakkan swasta, agar swasta diberikan kemudahan-kemudahan untuk berinvestasi dan berusaha,” ujar Hery.

Sebagai informasi, Rakor ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama antara Pemprov Jawa Barat dengan pemerintah Kabupaten/Kota tentang Akselerasi Pencapaian Indikator Strategis Pembangunan Jawa Barat Tahun 2024. (Prokompim)