Pemerintah Daerah Kota Bogor

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terus mencari kepastian dalam rencana pembangunan trase baru untuk Jalan Saleh Danasasmita, Kelurahan Batutulis, yang terimbas longsor pada awal Maret lalu.

Salah satu upaya Pemkot Bogor adalah berkoordinasi dengan OPD terkait di tingkat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.

Pada Kamis (8/5/2025) lalu, Pemkot Bogor menggelar rapat dengan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat.

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, didampingi perwakilan OPD terkait. Di awal rapat, Jenal Mutaqin kembali mengingatkan bagaimana longsor bisa terjadi hingga proses penanganan yang saat ini sedang berlangsung.

“Kami ingin kepastian, karena kita mau bahas APBD Perubahan 2025. Kita ingin mendapat kepastian, apakah ini harus sepenuhnya menggunakan APBD Kota Bogor, sementara anggaran kami terbatas,” ujar Jenal Mutaqin.

Oleh karena itu, Pemkot bersama dinas terkait perlu segera melakukan persiapan untuk pembahasan RKPD Perubahan. Sehingga, diperlukan kepastian apakah Pemprov Jabar yang mengusulkan skema pembayaran ‘bagi dua’ ini dapat merealisasikannya.

“Mudah-mudahan karena ini bencana alam, ada kebijakan yang memungkinkan bantuan dari APBD provinsi ke APBD kota. Tapi sampai sejauh ini saya belum mencari regulasi tentang itu, karena masih menunggu jawaban dari Provinsi Jawa Barat,” tutur Jenal Mutaqin.

Di waktu yang sama, Kepala Bidang Pemeliharaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, Iwan Suwanagiri, mengaku masih menunggu keputusan dari TAPD Provinsi Jabar.

“Kami masih menunggu dari TAPD untuk mekanismenya. Komitmen tetap kami pegang atas arahan langsung Pak Gubernur. Mudah-mudahan tidak ada perubahan. Tapi memang, alokasi dana untuk lahan masih belum jelas, kecuali untuk lahan atau jalan provinsi,” jelas Iwan.

Namun, kata Iwan, pihaknya sudah menghitung jadwal waktu (time schedule) pembangunan trase baru sebagai jalan pengganti Jalan Saleh Danasasmita. Pembangunan tersebut diperkirakan memakan waktu 4 sampai 5 bulan.

“Karena tahun ini harus sudah selesai, maka diperkirakan Agustus sudah masuk tahap konstruksi. Karena pengadaan tanahnya kurang dari 5 hektare, kami saat ini sedang menyusun sekretariat untuk pengadaan tanahnya,” tutur Iwan.

Iwan menambahkan, sesuai arahan, jalan ini harus terbangun di 2025 karena akses jalan ini sangat vital.

"Mudah-mudahan nantinya sudah ada kepastian, jadi kami bisa melaksanakan pengadaan tanah pada bulan Juni atau Juli,” ungkap Iwan.