Pemerintah Daerah Kota Bogor

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor periode 2019-2024, Bima Arya - Dedie A Rachim telah resmi dilantik oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada Sabtu (20/04/2019) kemarin. Pasangan itu tak akan mengusung program kerja 100 hari seperti daerah-daerah lainnya, namun ia mengenalkan program Bogor Berlari untuk memajukan dan mengembangkan Kota Bogor.

Hal itu diungkapkan Bima Arya dalam acara Inagurasi pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor, Bima - Dedie di Plaza Balai Kota Bogor, Minggu (21/04/2019). Acara itu turut dihadiri para pejabat tinggi, tokoh-tokoh nasional dan politisi.

“Saya ingin sampaikan pada hari ini bahwa tidak ada program kerja 100 hari karena Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor setiap hari akan terus berlari, akan berlari untuk menghantarkan warganya menjadi warga yang bangga atas Kota Bogor,” ujar Bima yang didampingi Wakilnya Dedie A. Rachim.

Oleh karena itu, ia meminta kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Bogor agar menyiapkan stamina, jiwa dan raga untuk berlari menjemput masa depan dan wujudkan mimpi-mimpi dari warga Kota Bogor.

“Maka dari itu bapak-bapak dan ibu-ibu serta seluruh warga Kota Bogor sekalian. Mari kita wujudkan Bogor berlari,” katanya.

Di kesempatan yang sama, Wakil Wakil Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim menambahkan, dirinya mengaku selalu siap untuk menjalankan tugas-tugas yang diamanahkan Wali Kota.

“Saya dalam kesempatan ini hanya ingin menyampaikan satu hal saja. Yang paling penting sebagai Wakil Wali Kota Bogor, sebagaimana yang ditulis dalam peraturan perundang-undangan adalah membantu Wali Kota. Jadi yang sudah dipaparkan kang Bima tadi, Insya Allah akan saya dukung secara tulus,” kata Dedie.

Pasangan Bima-Dedie memiliki Visi mewujudkan Kota Bogor sebagai kota ramah bagi keluarga dan Misi mewujudkan Kota Bogor yang sehat, cerdas dan sejahtera.

Adapun program unggulan yaitu pengembangan jasa dan ekonomi kreatif, penguatan spiritualitas dan nilai budaya untuk keluarga tangguh dan masyarakat madani, pengembangan tata kelola pemerintah yang kolaboratif, transparan dan melayani. (Humpro :Alif/Tim Humas-SZ)