Pemerintah Daerah Kota Bogor

Pemerintah Kota Bogor melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terus memperkuat mitigasi bencana berbasis masyarakat. Terbaru, Kota Bogor akan membentuk Forum Pencegahan Risiko Bencana (PRB).

Latar belakang pembentukan Forum PRB ini adalah dari data yang dihimpun BPBD Kota Bogor tercatat telah terjadi 558 peristiwa bencana sejak Januari-September 2019.

Dari data tersebut, bencana tanah longsor paling mendominasi dengan angka 155 peristiwa. Disusul pohon tumbang 133 kali, 117 rumah roboh, dan 62 peristiwa lainnya mulai dari evakuasi mayat, evakuasi binatang, kecelakaan kereta api hingga kekeringan. Selain itu, ada juga 54 peristiwa kebakaran, 24 kali banjir dan 13 tanah amblas.

Trennya pun terus meningkat pada kuartal pertama. Tercatat, Januari ada 51 bencana, Februari 82 peristiwa, Maret sebanyak 87, lalu bertambah lagi menjadi 100 kejadian pada April 2019. Bencana di Kota Bogor mulai mengalami penurunan di Mei menjadi 54, turun lagi menjadi 22 kejadian di Juni, 30 di Juli, 60 kejadian di Agustus dan 72 pada September.

Kepala BPBD Kota Bogor, Rr Juniarti Estiningsih mengatakan, jumlah resiko bencana Kota Bogor jika dibandingkan daerah lain memang tidak terlalu signifikan. Namun, tetap harus diwaspadai, terutama tanah longsor dan kebakaran yang sering terjadi akibat human error.

"Setiap tahunnya indeks risiko bencana harus dikurangi hingga 30 persen. Karena itu, berbagai program pun digalakkan, mulai dari sekolah, kelurahan tangguh bencana dan sekarang akan mendeklarasikan Forum PRB Tingkat Kota Bogor," ujar Juniarti seusai Lokakarya Pembentukan Forum Pencegahan Resiko Bencana (PRB) Kota Bogor di Hotel Swiss Bell, Jalan Salak, Kota Bogor, Rabu (2/10/2019).

Esti menuturkan, Forum PRB tingkat kota ini nantinya akan menjadi jembatan bagi setiap program penanggulangan bencana di Kota Bogor serta bersinergi dalam memfasilitasi kerjasama dengan berbagai pihak. Dalam pembentukan PRB tingkat kota ini dibutuhkan beberapa tahapan proses yang harus dilakukan.

"Tahapannya diawali dengan diskusi, arah kebijakannya seperti apa, AD/ART, juklak dan juknis. Setelah lokakarya yang dilaksanakan hari ini, langkah selanjutnya ada rakor untuk menentukan struktur organisasi dan tahap akhir deklarasi Forum PRB Kota Bogor 2 November mendatang,” jelasnya.

Di tempat yang sama, Sekretaris Daerah Kota Bogor Ade Sarip Hidayat mengatakan, siapapun yang nantinya tergabung dalam Forum PRB Kota Bogor agar sepenuhnya paham tugasnya apa saja yang harus dilakukan. Karena Forum ini dibentuk atas kesadaran dan harus memiliki program yang jelas kedepannya. "Bicara soal bencana ini adalah hal yang pasti, tetapi tidak tahu kapan akan terjadi,” kata Ade.

Ia menambahkan, dalam penanggulangan bencana tidak bisa hanya dilakukan BPBD. Melainkan perlu kerjasama, antara BPBD, masyarakat juga para pengusaha. Nantinya Forum PRB diharapkan akan mengakar ke tingkat kecamatan hingga kelurahan. Apalagi sekolah dan kelurahan tangguh bencana sudah ada sejak beberapa tahun sebelumnya.

“Forum ini menurut saya perlu ada di tingkat-tingkat turunannya. Saya ingin untuk forum ini ke depan ketika sudah jelas, kami akan dukung dari sisi anggaran agar mereka bisa diskusi dan eksekusi, memiliki semangat dan ada dukungan langsung dari Pemkot Bogor,” pungkasnya. (Humpro :fla/ismet/nabila/pri)