Pemerintah Daerah Kota Bogor

Sudah saatnya ada langkah yang komprehensif dalam penanggulangan bencana di Kota Bogor. Pemerintah Kota Bogor perlu segera mengeluarkan aturan atau Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai kawasan konservasi, atau paling tidak berada satu tingkat di bawahnya yaitu Peraturan Walikota (Perwali).

Hal tersebut dengan mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2011-2031 untuk menyikapi dan menindaklanjuti situasi kondisi Kota Bogor yang rawan bencana. Ini terutama ancaman bencana longsor yang hampir merata di semua wilayah kecamatan dan beberapa kelurahan. "Kondisi ini dipandang sudah sangat mendesak darurat, mengingat musibah ini tidak dapat diprediksi yang bahkan hingga menelan korban jiwa," kata Wakil Walikota Bogor Usmar Hariman, Rabu (7/9/16), menanggapi peristiwa bencana longsor yang terjadi di beberapa wilayah Kota Bogor.

Selasa (6/9/2016) malam, telah terjadi bencana longsor di empat titik lokasi sekaligus dan menelan satu korban jiwa serta sejumlah lainnya mengalami luka-luka. Peristiwa ini terjadi di RT 03/13 Kelurahan Gunung Batu, Bogor. Kejadian kedua terjadi di Gang Ardio RT 01/06 Kelurahan Cibogor, Bogor Tengah. Lantas kejadian berikutnya terjadi di RT 01/02 Kelurahan Bantar Jati, Bogor Utara. Yang terakhir dan yang menelan korban jiwa yaitu di RT 04/05 Kelurahan Cibogor, Bogor Tengah.

Nantinya, terang Usmar, Raperda kawasan konservasi atau Perwali itu akan dapat digunakan sebagai pencegahan dini akan ancaman bahaya bencana. Yaitu dengan mengalokasikan anggaran untuk membebaskan kawasan-kawasan konservasi dan merelokasi warga. "Dinas teknis harus mulai melakukan identifikasi sesuai masukan dari berbagai pemangku kepentingan. Misalnya dengan menggunakan peta rawan bencana yang telah disiapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Taruna Siaga Bencana (Tagana) dan lainnya," terang Usmar.(Donni/poto lani-eto)