Pemerintah Daerah Kota Bogor

KOTA BANDUNG -- Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) sedari kini sudah bersiap menghadapi pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2018 dalam pemilihan Gubernur serta 16 bupati dan walikota. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat Ruddy Gandakusumah mengatakan pilkada serentak yang direncanakan pada Juni 2018 tersebut krusial karena melibatkan banyak lokasi. Karenanya, inisiasi awal dilakukan pihaknya. 

"Selain pemilihan Gubernur Jabar, juga terjadi pada enam kota yakni Bandung, Bogor, Cirebon, Sukabumi, Banjar, dan Bekasi. Serta sepuluh kabupaten yakni Bogor, Purwakarta, Sumedang, Subang, Bandung Barat, Kuningan, Majalengka, Cirebon, Garut, dan Ciamis," katanya dalam pertemuan dengan para pihak di Kantor Kesbang Linmas, Jl Supratman, Kota Bandung, Jumat (3/3/2017) siang. 

Para pihak yang hadir antara lain Ketua Bawaslu Jabar Harminus Koto, anggota KPU Jabar Endan Abdulhaq, serta Kabag Dalops Ro Ops Polda Jabar AKBP Tedi Hermansyah, Kepala Dinas Pendudukan Catatan Sipil Abas Basyari serta perwakilan OPD lainnya. 

Endan menambahkan, pilkada serentak kemungkinan akan dilakukan pada minggu ketiga/keempat Juni 2018 atau beberapa saat setelah Idul Fitri tahun tersebut namun tanggal persinya belum ditentukan. Tahapan pilkada semacam debat pun akan dilakukan pada bulan Ramadhan. 

Ruddy melanjutkan, pihaknya perlu berdiskusi sedari dini guna mengetahui peta di lapangan jelang pilkada serentak tahun depan. Ini juga penting guna koordinasi sekalipun pelaksana teknis kegiatan kelak adalah KPU dan Bawaslu.   "Pemprov Jabar melalui Kesbang Linmas akan mendukung tugas inti KPU dan Bawaslu. Misalmnya mengkaji program kerja bidang politik, mengkaji sekaligus memfasilitasi bahan kebijakan mediasi, komunikasi, dan fasilitas politik, serta menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan bidang politik dalam negeri," sambungnya. 

Secara praktis, kata dia, dukungan diberikan dalam penyediaan dana pilkada, koordinasi keamanan, peningkatan partisipasi pemilih, penyiapan daftar penduduk potensial pemilih pemilihan, menjaga netralitas ASN (Aparat Sipil Negara), serta koordinasi teknis penyelenggaraan. 

Dari seluruh implementasi tersebut, Pemprov Jabar akan menekankan netralitas ASN, khususnya tindakan preventif agar para abdi negara tidak ikut-ikutan politik praktis.  "Jika sudah melanggar itu domain Bawaslu, sanksinya berat karena bisa dipecat. Tapi fokus kami adalah agar mereka tahu dan faham bahwa ASN tidak bisa terlibat politik praktis dalam pilkada serentak tahun depan," sambung Ruddy.

Selain itu, Kesbang Linmas Pemprov Jabar juga menghendaki turut serta gebyarkan yang ujung-ujungnya adalah meningkatkan partisipasi pilkada. Sehingga anggaran yang dialokasikan akan berjalan efektif dan efisien. 

Sementara itu, Kabag Dalops Ro Ops Polda Jabar AKBP Tedi Hermansyah mengapresiasi langkah inisiatif yang dilakukan terkait pertemuan tersebut.  "Seharusnya KPU sebagai leading sector yang undang para pihak, sehingga kami apresiasi inisiatif Kesbang Linmas ini. Kami siap bantu amankan, terutama dalam pengamanan kepada orang, benda, dan obyek vital," katanya. 

Dalam kegiatan tersebut juga terungkap sejumlah persiapan yang sudah dilakukan KPU dan Bawaslu, yang sudah mulai dilakukan dari sekarang dengan tahapan resmi pilkada akan mulai pada Juni/Juli 2017 mendatang.( dikutip Humas Kota Bogor )