Pemerintah Daerah Kota Bogor

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan pendidikan yang adil, inklusif, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Hal tersebut ia sampaikan dalam Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tingkat Kota Bogor Tahun 2025 yang berlangsung di Lapangan Sempur, Jalan Sempur, Kota Bogor, Jumat (2/5/2025).

Dedie Rachim menyoroti bahwa penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga melibatkan sektor swasta dan masyarakat.

“Mencerdaskan kehidupan bangsa bukan hanya tugas pemerintah saja, tetapi semua pihak harus terlibat, ikut serta, berkolaborasi, dan berpartisipasi,” jelas Dedie Rachim.

Ia juga menekankan pentingnya pendidikan yang berkeadilan dan tidak diskriminatif, sebagaimana telah disampaikan dalam pesan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, bahwa tidak boleh ada diskriminasi atas dasar agama, fisik, suku, bahasa, ekonomi, jenis kelamin, domisili, dan sebab-sebab lain yang menyebabkan seseorang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan.

“Pendidikan adalah hak asasi dan hak sipil yang melekat dalam diri setiap insan, baik sebagai pribadi maupun warga negara,” ujar Dedie Rachim saat menyampaikan pidato Mendikdasmen.

Dedie Rachim mencontohkan, Kota Bogor akan terus mendorong penguatan program sekolah inklusi yang memungkinkan anak-anak berkebutuhan khusus atau difabel belajar berdampingan dengan siswa lainnya.

“Pendidikan inklusif itu siapapun boleh ikut, tapi tentu harus ada kebutuhan yang dipenuhi, seperti guru pendamping atau *treatment* khusus yang disiapkan semua pihak agar pendidikan bisa adil dan tidak diskriminatif,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Dedie juga menanggapi wacana program pendisiplinan berbasis militer untuk siswa yang terlibat dalam perilaku negatif seperti tawuran.

Menurutnya, konsep tersebut bisa diterapkan dengan syarat ada kriteria yang jelas mengenai siapa yang layak masuk dalam program tersebut. Ia juga menegaskan bahwa pendekatan disiplin seperti itu tidak boleh sembarangan dan harus tetap sesuai aturan.

“Harus ada kriteria yang jelas terkait anak nakal itu seperti apa. Pendekatannya juga harus bertahap, misalnya dulu dari pelanggaran seperti tidak pakai helm, knalpot bising, atau belum punya SIM. Dari situ kita tanamkan kesadaran dan ketaatan hukum,” ucap Dedie.

Dengan momentum Hari Pendidikan Nasional, Dedie mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bergandengan tangan dalam membangun ekosistem pendidikan yang sehat, inklusif, dan berkualitas di Kota Bogor.